Kabar NGABANG – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Sambas secara tegas menolak rencana program transmigrasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sambas.
Penolakan ini didasarkan pada kekhawatiran akan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dapat timbul akibat kedatangan transmigran dalam jumlah besar ke daerah tersebut.
Kekhawatiran Kehilangan Akses Ekonomi dan Sosial
Sekretaris Jenderal PMKRI Sambas, Adrianus Gogo Pamuihtn, menyampaikan bahwa program transmigrasi dikhawatirkan menciptakan ketimpangan sosial, di mana warga pendatang mendapatkan fasilitas khusus dari pemerintah, sedangkan masyarakat lokal justru berisiko kehilangan akses terhadap lahan dan sumber daya ekonomi.
“Masyarakat Sambas punya kapasitas membangun sendiri. Jangan sampai kehadiran transmigran justru mempersempit peluang ekonomi masyarakat lokal,” tegas Gogo.
Ancaman Kerusakan Lingkungan dan Ekosistem
PMKRI juga menyoroti aspek lingkungan, terutama risiko deforestasi dan kerusakan ekosistem akibat pembukaan lahan baru untuk pemukiman. Hal ini disebut bisa mengganggu keseimbangan alam dan mengancam mata pencaharian warga yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan hutan.
Baca Juga : Empat Eks OPM di Sinak Nyatakan Setia ke NKRI, Didampingi Satgas Kopasgat Pos Sinak
“Pembukaan lahan besar-besaran bisa mempercepat kerusakan lingkungan dan menimbulkan masalah jangka panjang,” ujar Gogo.
Potensi Konflik Sosial dan Kecemburuan
Selain itu, PMKRI memperingatkan kemungkinan munculnya gesekan horizontal antarwarga. Ketimpangan fasilitas dan pekerjaan dinilai bisa memicu kecemburuan sosial dan menciptakan konflik antara pendatang dan penduduk asli.
“Kehadiran transmigran dengan perlakuan khusus berpotensi memicu konflik. Ini harus dicegah sejak awal,” lanjutnya.
Minta Pemerintah Kaji Ulang Program
PMKRI Sambas mendesak pemerintah pusat, khususnya Kemendes PDTT, untuk menghentikan sementara atau mengkaji ulang program transmigrasi secara menyeluruh. Evaluasi tersebut diharapkan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan ekonomi lokal agar tidak merugikan masyarakat Sambas.
PMKRI juga menegaskan komitmennya sebagai elemen masyarakat sipil untuk mengawal isu ini secara aktif demi memastikan kebijakan pembangunan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat lokal.
