KABAR NGABANG– Dewan Adat Dayak (DAD) Kecamatan Sengah Temila menyatakan sikap menolak pemasangan plang labelisasi keluarga miskin oleh Satgas PKH. Langkah ini bertujuan untuk melindungi harkat dan martabat warga serta menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat adat. Selain itu, pihak pengurus adat menekankan pentingnya pendekatan yang lebih humanis dalam proses validasi data penerima bantuan sosial. Tim perwakilan adat kini fokus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah guna mencari solusi alternatif yang lebih bijak. Upaya ini akan memberikan rasa tenang bagi seluruh keluarga penerima manfaat di wilayah Kabupaten Landak.
Pihak otoritas adat menilai bahwa pemberian label fisik pada rumah warga sangat krusial bagi kondisi psikologis keluarga. Oleh karena itu, DAD Sengah Temila mengajak seluruh pendamping sosial untuk senantiasa mengedepankan etika komunikasi saat menjalankan tugas lapangan. Hal ini sangat penting guna mencegah terjadinya konflik sosial atau rasa rendah diri yang berlebihan di kalangan masyarakat. Kehadiran suara tokoh adat ini membawa semangat perlindungan bagi hak-hak warga pada tahun 2026. Seluruh jajaran pengurus adat mendukung penuh program pemerintah namun tetap meminta penghormatan terhadap nilai-nilai kesantunan lokal.
Mengoptimalkan Validasi Data dan Pendekatan Sosial Masyarakat
Ketua DAD menegaskan bahwa akurasi pendataan keluarga penerima manfaat harus tetap menjadi prioritas utama dinas terkait. Sebab, kesalahan dalam menetapkan target bantuan akan memicu ketidakadilan yang merusak semangat gotong royong di desa. Kondisi ini tentu menuntut adanya koordinasi yang solid antara pemerintah kecamatan dan lembaga adat setempat. Terutama, sosialisasi mengenai kriteria kelayakan bantuan akan menjadi fokus utama guna meminimalisir kesalahpahaman informasi. Pemerintah juga menyiapkan berbagai skema pengawasan mandiri guna memastikan bantuan sosial sampai ke tangan yang benar.
Pihak DAD Sengah Temila juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dialog dengan pihak kementerian sosial secara berkelanjutan. Selanjutnya, sistem pelaporan mengenai kendala distribusi bantuan akan
Baca Juga:Arus Mudik Landak Naik 70 Persen, Dishub Siagakan Posko
menggunakan jalur musyawarah adat guna memastikan setiap aspirasi warga tersampaikan secara bermartabat kepada pengambil kebijakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi program kemiskinan serta memacu rasa tanggung jawab moral para penerima bantuan. Sinergi yang kuat antara nilai budaya dan program negara menjadi modal utama dalam membangun daerah. Tokoh adat optimis masalah labelisasi ini akan segera tuntas melalui penguatan komunikasi yang lebih santun.
Harapan untuk Keadilan Sosial dan Kerukunan di Sengah Temila
Oleh sebab itu, DAD Sengah Temila mengajak seluruh lapisan warga untuk senantiasa mendukung program pengentasan kemiskinan nasional. Sinergi yang harmonis antara aparat negara dan lembaga adat menjadi kunci utama bagi keberhasilan pembangunan daerah. Maka dari itu, semangat menjaga kerukunan harus tetap terjaga guna menghadapi berbagai tantangan dinamika sosial yang ada. Masyarakat juga berharap agar penolakan plang ini mampu mendorong lahirnya metode pengawasan yang lebih profesional. Hubungan yang baik ini akan memberikan dampak positif bagi kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Sebagai penutup, penolakan pemasangan plang oleh DAD Sengah Temila merupakan bukti nyata kepedulian tokoh adat terhadap warganya. Setelah itu, tim perumus akan segera menyusun draf rekomendasi kebijakan guna bahan pertimbangan perbaikan prosedur operasional satgas. Akhirnya, kerja keras semua pihak akan membuat wilayah Sengah Temila semakin kondusif serta penuh rasa persaudaraan. Hal ini menjadi langkah nyata dalam memajukan standar pelayanan sosial pada tahun 2026 ini. Semoga semangat kebersamaan ini terus membawa berkah serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Landak.
