NGABANG– Para penyuluh hukum di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat (Kalbar) mengikuti program pelatihan intensif tahun anggaran 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi aparatur dalam menyampaikan informasi hukum yang relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, kurikulum pelatihan kali ini menitikberatkan pada teknik komunikasi digital serta pemahaman mendalam mengenai regulasi terbaru.
Pihak panitia menyadari bahwa tantangan penyuluhan hukum di era modern memerlukan pendekatan yang lebih inovatif dan interaktif. Hasilnya, para peserta mendapatkan pembekalan mengenai pembuatan konten edukasi hukum yang kreatif untuk media sosial.
Transformasi Digital dalam Penyuluhan Hukum
Kepala Kanwil Kemenkumham Kalbar menegaskan bahwa penyuluh harus mampu beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Selain itu, petugas diarahkan untuk aktif melakukan jemput bola ke desa-desa terpencil melalui program desa sadar hukum. Dengan demikian, akses informasi mengenai hak asasi manusia dan perlindungan hukum dapat menyentuh seluruh lapisan warga tanpa terkecuali.
Pemerintah juga membekali para penyuluh dengan pemahaman mengenai penanganan kasus-kasus yang sedang marak, seperti judi daring dan perundungan. Oleh sebab itu, validasi data dan materi penyuluhan menjadi fokus utama guna menghindari penyebaran hoaks hukum di tengah warga. Langkah ini menunjukkan keseriusan Kemenkumham Kalbar dalam membangun masyarakat yang cerdas hukum dan patuh pada aturan.
“Kami ingin setiap penyuluh hukum menjadi ujung tombak negara dalam memberikan kepastian hukum bagi rakyat kecil. Sebab, literasi hukum yang baik merupakan fondasi utama bagi stabilitas keamanan di wilayah Kalimantan Barat,” ujar perwakilan Kanwil Kalbar.
Baca Juga:Setahun Karolin–Erani, Inflasi Terkendali
Strategi Perluasan Jangkauan Desa Sadar Hukum
Selain pembekalan teknis, pelatihan ini juga membahas strategi kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk pembentukan lebih banyak Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum). Bahkan, tim pengajar memberikan simulasi mediasi guna membantu penyuluh dalam menyelesaikan konflik ringan di tingkat desa secara kekeluargaan. Oleh karena itu, peran penyuluh tidak hanya sebagai pemberi informasi, tetapi juga sebagai fasilitator perdamaian di masyarakat.
Para peserta pelatihan menyambut antusias materi-materi baru yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan hukum siber. Dengan begitu, mereka merasa lebih percaya diri saat harus berhadapan dengan pertanyaan kritis dari generasi milenial dan Gen Z di lapangan. Pemerintah berjanji akan terus mendukung sarana prasarana pendukung bagi penyuluh hukum agar kinerja mereka semakin optimal.
Harapan bagi Kesadaran Hukum di Kalimantan Barat
Pada akhirnya, pelatihan penyuluh hukum 2026 ini akan membawa dampak positif bagi penurunan angka pelanggaran hukum di daerah. Hasilnya, indeks kesadaran hukum masyarakat Kalimantan Barat diharapkan meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Pada akhirnya, Kalbar akan menjadi provinsi yang harmonis dengan tingkat kepatuhan hukum yang tinggi dari seluruh penduduknya.
Kemenkumham mengajak masyarakat untuk aktif memanfaatkan layanan konsultasi hukum gratis yang disediakan oleh para penyuluh di kantor wilayah. Sebab, mencegah masalah hukum melalui pemahaman yang benar jauh lebih baik daripada harus berhadapan dengan proses peradilan yang panjang.
