Kabar NGABANG – Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Wagub Kalbar), Krisantus Kurniawan, melontarkan kritik pedas terhadap sistem pembiayaan dana transfer ke daerah yang dinilainya timpang dan merugikan provinsi dengan luas wilayah besar seperti Kalbar. Menurutnya, sistem yang berbasis jumlah penduduk telah mengabaikan realitas geografis serta beban pembangunan yang jauh lebih kompleks di wilayah-wilayah luar Jawa.
“Saya ingin formula dana transfer itu juga memperhitungkan luas wilayah, bukan hanya jumlah penduduk. Karena biaya membangun dan memberikan layanan publik di daerah luas seperti Kalbar jelas lebih tinggi,” ujar Krisantus di Pontianak, Sabtu (12/7/2025).
Dana Transfer Dinilai Diskriminatif untuk Kalbar
Krisantus menyoroti perbandingan yang mencolok antara Kalbar dan Jawa. Kalbar, yang memiliki luas sekitar 147.307 km² atau 1,11 kali lebih luas dari Pulau Jawa, hanya menerima total anggaran gabungan APBD sekitar Rp30 triliun. Sementara itu, wilayah Jawa dengan 6 provinsi dan ratusan kabupaten/kota bisa mengantongi alokasi dana hingga lebih dari Rp1.000 triliun setiap tahun.
“Itu jelas ketimpangan. Jawa dapat ratusan triliun hanya karena jumlah penduduknya besar, padahal daerah seperti Kalbar punya sumber daya alam luar biasa tapi anggarannya kecil,” katanya.
Krisantus menyebut kekayaan alam Kalbar, seperti emas, batu bara, bauksit, uranium, pasir kuarsa, serta sektor pertanian dan perkebunan yang luas. Tidak dibarengi dengan dukungan anggaran yang memadai.
Sindiran Keras: “Saya Larang KB di Kalbar”
Dalam pernyataan bernada satire, Krisantus menyindir sistem yang terlampau populasi-sentris.
“Makanya saya larang KB. Biar banyak anak, supaya jumlah kepala makin banyak, agar daerah kita dapat jatah anggaran lebih besar,” ungkapnya sarkastik.
Sindiran ini mencerminkan kekecewaan pemerintah daerah terhadap ketimpangan sistem alokasi fiskal nasional yang dianggap belum sepenuhnya berkeadilan.
Baca Juga : Pemprov Kalbar Bentuk Tim Pengawas Distribusi BBM, Cegah kelangkaan dan harga BBM di atas HET
Seruan untuk Revisi Sistem Dana Transfer Daerah
Wagub Kalbar meminta pemerintah pusat melakukan revisi menyeluruh. Terhadap sistem penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Transfer ke Daerah (TKDD). Agar keadilan fiskal nasional dapat benar-benar dirasakan seluruh provinsi, termasuk daerah luar Jawa.
“Keadilan anggaran harus melihat realitas lapangan, bukan sekadar angka statistik. Wilayah luas memerlukan infrastruktur, tenaga, dan biaya yang lebih besar untuk pembangunan,” tegas Krisantus.
